Subarsyah, “Sarjana Hukum Jarang Bisa Memberikan Pemikiran Konseptual”

Dikutip dari : Pikiran Rakyat

Mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia merupakan media yang efektif bagi pemangku kebijakan untuk menyosialisasikan setiap peraturan dan perundang-undangan baru kepada masyarakat sebelum aturan tersebut diterapkan. Namun pada kenyataannya hal itu belum termanfaatkan secara optimal, karena selama ini belum ada organisasi utuh bagi para sarjana hukum untuk bisa menjembatani pemerintah dan
mahasiswa fakultas hukum.

Demikian diungkapkan Ketua Harian Dewan Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (DPD ISHI) Jawa Barat, Dr. T. Subarsyah ketika ditemui Senin, (31/5).

Menurut Subarsyah, selama ini para Sarjana Hukum sangat dikenal terpolarisasi dalam organisasi yang mapan seperti notaris, pengadilan, kejaksanaan, advokat, dan organisasi profesi lain. “Namun ketika berpikir, mereka cenderung mengarah pada tindakan represif dan menyelesaikan masalah yang sudah timbul. Jarang sekali mereka bisa memberikan pemikiran konseptual,” ujarnya.

Adapun pemikiran konseptual yang diajukan, kata Subarsyah, hanya diajukan masih terpecah per-organisasi yang sudah ada. Alhasil, saat sampai ke sumbu di tingkat pengambil kebijakan, orang menjadi bingung,
karena rumusan yang masuk terlalu banyak dan sistematis pemikiran menjadi kabur.

Jika dikorek di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) misalnya, usulan dari organisasi profesi pasti ada. Namun dari Sarjana Hukum bercecer, karena terlalu banyaknya organisasi. “Padahal jika
melihat Sarjana Ekonomi dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)-nya atau Sarjana Kedokteran dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)-nya, mereka tergabung dalam satu organisasi dan satu ruh sesuai keilmuan masing-masing,” kata Subarsyah menjelaskan.

Subarsyah menegaskan, dengan latar belakang bidang kerjanya, ruhnya adalah tetap Sarjana Hukum. “Jangan sampai kondisi berlarut seperti sekarang di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa advokat dan notaris
memang satu rumpun, tapi seperti minyak dalam air,” ungkapnya.

Lebih lanjut Subarsyah mengatakan, kondisi terpolarisasinya sarjana hukum sering kali membuat peraturan dan ketentuan undang-undang baru yang seharusnya dikritisi dulu oleh para ahli hukum, ternyata lolos
dan baru terasa saat akan diaplikasikan.

Subarsyah berharap, dengan terbentuknya ISHI, para Sarjana Hukum yang ada di berbagai organisasi profesi lain selama ini, bisa bergabung dan memberikan pemikirannya secara utuh kepada pemangku kebijakan. “Selain
itu ISHI bisa menjadi fasilitator antara pemerintah dan mahasiswa hukum yang bisa menjadi media sosialisasi bagi setiap peraturan dan perundang-undangan baru yang muncul,” tuturnya.

Menurut Subarsyah, ISHI sendiri baru terbentuk pada 14 desember 2009 lalu dan pada 27 Mei 2010 lalu kepengurusan DPD ISHI Jabar sudah terbentuk. “Saat itu, di situs jejaring sosial Facebook, sudah ada
sekitar empat ribu Sarjana Hukum di seluruh Indonesia yang menyatakan keinginan mereka untuk bergabung. Sekarang tinggal menyusun kepengurusan di tingkat kota/kabupaten sebelum mulai menjalankan program ke depan,” ujarnya. (A-178/kur)